WARNING DOSEN YANG TERLIBAT HTI

Setelah Menkumham mencabut badan hukum HTI (Hizbur Tahir Indonesia) maka secara otomatis oragnisasi yang notabene menolak Pancasila maka mereka harus menerima konsekwensinya. Pancasila merupakan dasar negara yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negaranya apalagi oleh Aparatur Negara, dalam hal ini PNS. Maka Menristek Dikti memberikan dua pilihan, yakni keluar dari HTI dan mengabdi kepada negara atau tetap bergabung ke HTI namun status pegawai negeri sipil (PNS) otomatis dicabut.

Sedangkan pada perguruan tinggi swasta, maka para pegawai dan dosen yang terlibat HTI  maka penyelesainnya akan di serahkan kepada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). Menurut Menristek Dikti, Kopertis juga harus melakukan hal yang sama seperti Kemenristekdikti dalam menangani pegawai atau dosen PTS yang terlibat HTI.

Sesuai UU Aparatur Sipil Negara, kewajiban PNS adalah sebagaimana berikut :
a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik.
Untuk menindaklajuti hal tersebut Menristek Dikti akan memanggil rektor seluruh Indonesia. Maka pihak kampus ”bersih-bersih” dosen dan karyawan yang masih menjadi aktivis HTI. Mereka diminta untuk kembali pada ideologi yang tidak bertentangan dengan Pancasila.

Menristek berharap para rektor, pembantu rektor, dan dekan mengawasi kegiatan para dosen dan pegawai di lingkungan kerjanya. Selain itu, segala aktivitas yang mengarah pada HTI harus segera dihilangkan. Usulan tersebut karena para  dosen dan pegawai adalah bagian dari negara, sehingga tidak boleh pisah dari negara. Jangan terpisah antara badan dan kepala.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *