Presidential Threshold Untuk Apa ?

                                                                       Oleh : Cahyo Gani Saputro *)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan pada Pemilu 2019, pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilaksanakan serentak. Dalam amar putusan tersebut MK menyatakan, Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42 tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan amar putusan selanjutnya berbunyi “Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya.”

Amar Putusan MK tersebut tidak ada klausul yang membatalkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 yang mengatur mengenai presidential threshold. Pada Putusan No 108/PUU-XI/2013 tentang permohonan uji materi Undang-Undang Pemilihan Presiden menyatakan MK menolak permohonan untuk membatalkan presidential threshold atau ambang batas pengajuan pasangan Capres dan Cawapres, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 UU No 42 Tahun 2008 tetap berlaku.

Dalam Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 dan putusan MK No 51-52-59/PUU-VI/2008, juga menyebutkan secara tegas bahwa ketentuan presidential threshold merupakan kebijakan hukum terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk UU. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan penetapan ambang batas perolehan suara sebagai syarat pengajuan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk undang-undang atau merupakan kebijakan hukum terbuka atau delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang.

Dengan harus dilaksanakannya Pileg dan Pilpres secara serentak pada tahun 2019 terkait dengan ambang batas baik ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden maupun ambang batas parlemen menjadi hal yang sangat serius dalam rangka memperkuat sistem presidensiil.

Pertama terkait Parliamentary Threshold atau ambang batas parlemen dalam rangka memperkuat sistem Presidensiil sangat penting menaikkan ambang batas parlemen yang dapat dikaji dari berbagai perspektif dan representatif secara ideal ambang batas parlemen haruslah equal dengan Presidential Threshold, namun realitas politik partai-partai di DPR akan mencari “selamat” agar partainya lolos di Parlemen.

Dari pilihan ideal ini sangat tidak memungkinkan karena Presidential Threshold yang diatur UU No 42/2008 adalah 20 persen kursi DPR dan/atau 25 persen suara nasional, bisa-bisa semua partai tidak lolos ambang batas parlemen maka peningkatan ambang batas parlemen pada pemilu 2019 sangat bijak pada skala 5-7 persen dan pada pemilu 2024 ditingkatkan pada skala 7-10 persen bertahap ditingkatkan hingga equal pada pemilu berikutnya secara bertahap sehingga ada rasionalitas dan penggabungan partai politik yang tidak serta merta dan dipaksakan seperti jaman orde baru dan partai-partai akan bergabung secara alamiah sesuai dengan aliran politik, kepentingan dan berbagai perspektif representatif.

Kedua terkait Presidential Threshold yang masih berlaku sebesar 20 persen kursi DPR dan/atau 25 persen suara nasional adalah skala yang cukup ideal yang mana apabila nanti antara Parliamentary Threshold dan Presidential Threshold equal, potret kedepan kita akan mempunyai 3-5 Partai Politik di parlemen.

Kemudian implikasi putusan MK yang serentak tentu membawa pekerjaan rumah terkait Presidential Threshold, muncul pertanyaan ambang batas apa yang digunakan tentunya mau tidak mau adalah hasil pemilu 2014 walaupun ini akan menuai pro-kontra terutama protes dari partai-partai yang baru, namun ini bukan hal yang terlalu rumit karena partai politik yang ikut pemilu harus melewati proses verifikasi oleh penyelenggara pemilu disinilah pekerjaan besar nya verikasi faktual harus benar-benar dilakukan dengan akurat.

Memang persoalan Presidential Threshold menjadi diskursus yang sangat menarik namun perlu diingat bahwa kita tidak menganut Trias Politika murni proses pembagian kekuasaan menuju perimbangan kekuasaan kita berada pada quasi tersebut, hal tersebut dapat kita lihat dari pembentuk UU yaitu Pemerintah dan DPR, oleh karena itu dalam rangka memperkuat sistem presidensiil dengan diberlakukan nya Parliamentary Threshold 0 % sangat tidak mendasar, sangat liberal, indivudualis, pragmatis, dan tidak menjamin stabilitas politik karena ruang dialog dan musyawarah mufakat akan terdegradasi yang ada nantinya dinamika politik parlemen justru sangat kencang dan roda pemerintahan akselerasi tidak berjalan cepat lebih pada nuansa tarik menarik kepentingan di parlemen, mungkin bila partai pendukung pemerintah lebih kuat di parlemen justru hanya jadi alat stempel saja itu secara teori semata karena anggota parlemen adalah representasi dari fraksi dan fraksi adalah representasi dari partai politik justru chek and balance terjadi di parlemen. Maka para penganut Trias politika murni sangat tidak pas diterapkan di Indonesia karena kesejarahan kita adalah awalnya pembagian kekuasaan.

Simpulannya adalah tujuan bernegara pada ujungnya adalah perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, demokrasi adalah instrumen untuk mewujudkan hal tersebut janganlah persoalan proseduran mengabaikan itu, namun instrumen mewujudkan keadilan sosial juga harus berlandaskan pada kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, musyawarah mufakat dan religiusitas.

*) Anggota Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia [ISRI]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *