PERNYATAAN GUBERNUR TENDENSIUS

Pernyataan Gubernur tendensius dan tidak rasional dalam menanggapi kepala SKPD yang masuk dalam radar bursa calon pada Pilkada 2018 mendatang. demikian disampaikan Ketua DPRD Sumbawa, L Budi Suryata. Kepala Dinas yang di gadang-gadang masuk bursa Pilkada antara lain Ibnu Salim  bakal calon Bupati Lombok Barat, Akhsanul Khalik bakal calon Wakil Bupati Lombok Timur, Abdul Hakim bakal calon Gubernur dan  Hj Selly Andayani di Pilkada NTB.

“Saya pikir Gubernur tidak rasional dan terkesan sangat tendensius dalam mengomentari ASN yang berpolitik praktis. Kita tidak bisa membendung  dukungan arus bawah terhadap ASN sebagai kandidat yang di inginkan rakyat” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa.

“Bukan rahasia umum lagiTGB juga melakukan safari politik ke berbagai daerah” tandas L Budi Suryata.

“Sah – sah saja dilakukan asalkan tidak menganggu tugas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)” ungkapnya.

Pernyataan Gubernur tendensius tersebut terungkap karena fakta dilapangan ada kepentingan yang bersangkutan dalam Pilkada 2018. Seperti diketahui oleh umum bahwa saudara  Gubernur NTB Siti Rohmi Djalilah, saat ini pun gencar melakukan sosialisasi dalam bursa Calon Gubernur NTB pada pilkada 2018 mendatang. Dan Siti Rohmi pun satu gerbong partai dengan Gubernur.

Sesuai  Peraturan KPU dan Undang-Undang Nomor 53, setiap pegawai yang hendak mendaftar sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada mesti terlebih dahulu menanggalkan status kepegawaiannya.

Hal tersebut lebih dipertegas dalam PKPU Nomor  9 Tahun  2016, status ASN itu sama dengan anggota TNI, POLRI. Makanya, jika yang bersangkutan menyalonkan diri di Pilkada, Ia harus menyertakan surat pengunduran diri sebagai ASN. Surat tersebut, lanjutnya, diserahkan paling lambat 60 hari sejak ditetapkan sebagai calon.

Pertama, surat yang menerangkan bahwa ASN bersangkutan sedang mengurus Surat Keputusan (SK) pemberhentian di BKN. Kedua, surat itu berupa SK pemberhentian yang sudah diterbitkan secara sah dengan ditandatangani Kepala BKN. Tentunya yang kedua ini, karena sudah ada SK Pemberhentianya sebagai PNS.

Ketika hendak mengantar berkas pendaftaran ke KPU,harus turut disertakan bukti sah tentang pengunduran dirinya. Karena untuk mengurus itu tidak mudah dan butuh waktu. Tapi, ketika pendaftaran mendatang cukup menyertakan surat keterangan dari BKN yang menerangkan SK pemberhentian itu sedang dalam proses.

‪Nantinya, setelah rampung urusan verifikasi berkas dan menjelang hari penetapan calon, bakal calon dari golongan ASN harus sudah bisa menunjukkan SK resmi pemberhentiannya yang diterbitkan BKN. Paling lambatnya H-1 dari jadwal penetapan calon berkas harus sudah dimasukkan.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *