Pemberdayaan Perempuan dan Perubahan Iklim Global

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melaksanakan sosialisasi perundang-undangan terkait dengan kesetaraan gender dan lingkungan. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram pada Sabtu 5 Agustus 2017.

Kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut di hadiri oleh masyarakat umum, perwakilan swadaya masyarakat, organisasi kewanitaan dan organisasi kemahasiswaan. Acara sosialisasi tidak hanya dihadiri kaum perempuan. Hadir pula Hakam Ali Niazi, tenaga ahli anggota DPR RI komisi 8 sebagai mitra kerja KPPPA.

Pembicara kegiatan sosialisasi tersebut Ibu Vivi yang mewakili Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hartini, MM (Kadis DP3AP2KB Prov. NTB) serta Dr Ani Suryani dari Universitas Mataram.

Pada kesempatan itu Ir Hartini menyampaikan perempuan lebih rentan terkena dampak perubahan iklim dibandingkan dengan laki-laki karna mayoritas penduduk dunia adalah Perempuan. Mereka menghadapi hambatan sosial, ekonomi dan politik yang membatasi kapasitas mereka untuk mengatasinya. Perempuan dan
laki-laki di daerah pedesaan di negara berkembang sangat rentan khususnya ketika mereka sangat tergantung pada sumber daya alam lokal untuk mata pencaharian mereka.

Dalam sejarah peradaban manusia, perempuan menyumbang emisi lebih kecil dibanding dengan laki-laki. Baik itu dalam konteks keterlibatan proses pembangunan, konsumsi, maupun gaya hidup yang semuanya sangat dipengaruhi oleh sistem dan budaya patriarkhi.

Munculnya industry pertanian berskala besar , perempuan telah tergusur dari sector pertanian dan produksi pangan.
Terjadi pemiskinan perempuan besar-besaran. Mereka yang sebelumnya menjadi petani di sawah keluarga, beralih
menjadi buruh di perkebunan-perkebunan monokultur seperti sawit. Sementara yang lainnya harus tersingkir dari desa mereka yang telah berubah menjadi daerah industry manufaktur, dan memilih bermigrasi baik ke kota atau ke luar negeri menjadi buruh migrant

Disisi lain, perempuan juga tidak pernah mendapatkan informasi tentang situasi perubahan iklim yang terjadi saat ini, termasuk dalam rapat – rapat pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan masih di dominasi oleh laki-laki, sehingga pengalaman dan pengetahuan perempuan yang dialami akibat perubahan iklim, tidak pernah terakomodir dalam kebijakan maupun program perubahan iklim.

Kalaupun saat ini, sudah mulai ada informasi yang disampaikan oleh pemerintah mengenai perubahan iklim, namun media yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi perempuan. Misalnya melalui penyebaran brosur dan leaflet, padahal bagi perempuan yang buta huruf, informasi tersebut tidak dapat dipahami dengan baik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *