Pendaftaran Parpol Pemilu 2019 Wajib Lewat SIPOL

Komisi Pemilihan Umum buka pendaftaran partai politik untuk Pemilihan Umum tahun 2019 melalui pimpinan pengurus pusat masing-masing parpol.

Pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 bakal di buka selama dua minggu yang di mulai hari ini. Parpol harus mendaftar seandainya menginginkan ikuti seleksi calon peserta pemilu yang akan datang.

” Sesuai PKPU Nomor 11 tahun 2017, pendaftaran adalah pimpinan parpol menyampaikan surat pendaftaran beserta syarat-syarat terhadap KPU RI, ” kata Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan tempo hari di Jakarta.

Pendaftaran parpol Pemilu 2019 dapat juga ditunaikan pada hari libur. KPU buka masa pendaftaran sehari-hari sampai pada waktu 08. 00-16. 00 WIB. Khusus pada hari paling akhir pendaftaran pada tanggal 16 Oktober 2017, berkas dari parpol bisa di terima sampai waktu 24. 00 WIB.

Parpol mesti isi system informasi yang telah di siapkan KPU untuk mendaftar pemilu. System yang disebut bernama Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

” Sesudah diupload, parpol butuh membuat dokumen cuma memanfaatkan feature yang ada di Sipol untuk menghindar ketaksamaan dokumen yang di system serta hardcopy, ” katanya.

Sesudah berkas pendaftaran di terima, KPU bakal lakukan analisa administrasi serta verifikasi faktual. Kontrol administrasi ditunaikan pada 17 Oktober sampai 15 November.

Parpol yang tdk penuhi prasyarat administrasi di beri peluang untuk membuat revisi pada 18 November sampai 1 Desember. Hasil revisi administrasi diumumkan pada 12-15 Desember 2017.

” Umpamanya ada yang belum pula lengkap (berkasnya) jadi KPU bakal memohon parpol lengkapi dulu serta disuruh ada untuk mendaftar kembali, ” tutur Komisioner KPU RI

Verifikasi ke lapangan atau faktual ditunaikan pada 15 Desember 2017 sampai 4 Januari 2018. Jika revisi mesti ditunaikan parpol, jadi verifikasi kembali ditunaikan pada 21 Januari sampai 3 Februari 2018.

Berdasar pada analisa serta verifikasi ini, Parpol peserta Pemilu 2019 bakal diputuskan pada 17 Februari 2018. Pengumumannya ditunaikan 20 Februari 2018, sesudah ditunaikan penarikan undian nomor urut oleh KPU.

KPU juga menanggung tidak bakal ada dualisme kepengurusan partai yang di terima sementara masa pendaftaran untuk pemilu nasional 2019. KPU bakal tetaplah berpatokan pada Surat Ketentuan (SK) kepengurusan parpol yang di keluarkan Kementerian Hukum serta HAM. Saat ini terhitung ada kurang lebih 75 parpol yang diakui oleh Kemenkumham.

” Jadi kelak dengan berjenjang propinsi, kabupaten, serta kota pedomannya merupakan parpol yang menurut Kemenkumham penuhi prasyarat. Jadi akan tidak ada kepengurusan ganda di daerah, ” kata Wahyu.

 

Parpol wajib lewat SIPOL

Partai politik calon peserta Pemilihan Umum atau Pemilu serentak 2019 pada pendaftaran harus isi data on-line keanggotaannya lewat System Informasi Partai Politik (SIPOL).
Ketua KPU RI Arif Budiman menerangkan mustahil rasa-rasanya seandainya KPU tidak mewajibkan partai politik isi data keanggotaannya lewat system manual.

Ia menyebutkan banyak jumlah partai serta anggota partai di semua Propinsi, kota, sampai kecamatan buat pemakaian tehnologi kabar diharuskan KPU sementara pendaftaran.

” Anda dapat pikirkan, satu partai politik seandainya dia menuliskan 1000 anggota per kabupaten kota. Kita miliki 514 kabupaten kota. Anda pikirkan kami bakal miliki 514 ribu data Keanggotaan. Itu seandainya satu partai. Kalau yang daftar umpamanya, 20 partai, jadi bakal ada 10 juta data. Dapat anda mengecek 10 juta data itu memanfaatkan langkah manual? Rasa rasa-rasanya mustahil. Tersebut kenapa KPU memastikan SIPOL ini harus, ” lebih Arif.

Lanjutnya, SIPOL sudah diperlukan pada Pemilu 2014 serta sudah dikenalkan jauh bahkan juga sebelum saat penetapan Undang UndangĀ  perihal Pemilihan Umum.

Ia menyebutkan pemakaian SIPOL bakal memudahkan penelusuran data yang valid serta non valid berdasar pada pengalaman Pemilu 2014.

Dahulu pengalaman lima th. waktu lalu kerapkali ada lain data yang diserahkan terhadap kita. Kita minta data elektronik, data digitalnya di kirim, data hardcopynya di kirim. Kita check loh kok ada yang lain. Makanya saat ini Komisi Pemilihan Umum ambil kebijakan, seluruh data hardcopy, itu di ambil dari SIPOL. Itu telah kita siapkan kita. Partai tidak usah kuatir. Demikian dia isi datanya, dia tinggal click print, jadi telah jadi. Serta sebenarnya ini bakal meringankan, bukan sekedar untuk penyelenggara Pemilu, akan tetapi juga untuk peserta Pemilu, ” kata Arif.

Keharusan pengisian SIPOL berbasiskan digital juga buat system administrasi peserta partai politik jadi lebih rapi
” Kan sebenarnya merubah dari anda isi dengan manual formulir Komisi Pemilihan Umum serta diserahkan kembali pada Komisi Pemilihan Umum. Saat ini tidak, cuma isi formulir dengan elektronik. Demikian di isi, anda print, keluar formulirnya. Telah ada berisi. Memang sama, anda kerjakan manual dengan anda kerjakan digital. Tetapi dengan kerjakan digital, tambah lebih rapi. Tambah lebih dapat dicek data data yang ada, ” lebih Arif.

Pendaftaran on-line di SIPOL ini mengharuskan parpol mengunggah dokumen-dokumen beberapa syarat pendaftaran kedalam system kabar yang sudah di siapkan oleh KPU ini.
Tanpa ada isi data keanggotaan SIPOL, partai politik tidak dapat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *