PRO KONTRA PEMBUBARAN HTI

Pro Kontra Pembubaran HTI

Oleh Herlina (Mahasiswi UBL)

 

 

Latar Belakang

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan dibubarkan oleh pemerintah. Aktivitas mereka dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Keberadaan mereka juga dianggap bisa mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa.

Rencana pembubaran HTI ini disampaikan secara langsung oleh Menteri Kordinator Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto di kantornya, Senin 8 Mei 2017.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas) menuai perdebatan.

Perppu yang mengganti Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 itu salah satunya mengatur mekanisme pembubaran ormas.

Dalam Perppu baru, sebagai contoh, Pemerintah cuma perlu memberi sekali peringatan kepada ormas yang dinilai melanggar.

Menanggapi sikap pemerintah, HTI memastikan akan melakukan perlawanan. Juru bicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto, dalam jumpa pers di kantor DPP HTI, Jakarta Selatan, Senin (8/5), menegaskan bahwa Hizbut Tahrir adalah kelompok dakwah yang bergerak untuk menyampaikan ajaran Islam.

 

Mengenai Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir (HT) pertama kali didirikan oleh Syaikh Taqiyyuddin An Nabhani pada tahun 1953 di Palestina. Organisasi ini dibentuk sebagai partai politik Islam global.

Situsnya (hizbut-tahrir.or.id) menyebutkan bahwa Hizbut Tahrir beraktivitas di seluruh lapisan masyarakat untuk mengajak kaum muslim melanjutkan kehidupan Islam di bawah naungan negara khilafah –sistem kepemimpinan umat dengan menggunakan Islam sebagai ideologi dan undang-undangnya mengacu pada Al-Quran, Hadist, Ijma dan Qiyas.

HT kemudian berkembang di berbagai negara seperti Australia, Libya, Mesir, Sudan, Inggris, Prancis dan Jerman lalu mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an.

Pergerakan HTI di Indonesia

HT menyebarkan pemikiran-pemikirannya melalui lingkar studi, ceramah, seminar, buku, dan yang paling umum: dakwah. Di Indonesia, HTI kerap mengadakan dakwah di berbagai daerah mulai dari Sumatera hingga Papua. Acara dakwah yang digelar ini tak jarang juga dikemas dalam bentuk diskusi santai, salah satunya adalah kegiatan berkala “Ngopi (Ngobrol politik Islam)”.

HTI juga memfasilitasi para pembacanya dengan berbagai publikasi yang disediakan dalam situs mereka, yakni buletin Al Islam dan Al-Wa’ie. Selain itu, HTI juga menyediakan HTI Channel, media untuk menyaksikan secara langsung siaran acara-acara mereka.

HTI dan Demokrasi

Merujuk kembali pada tujuan berdirinya organisasi, yakni untuk melanjutkan kehidupan Islam, maka HTI berkeyakinan bahwa seluruh kegiatan sudah semestinya diatur sesuai dengan hukum Islam.

HTI beranggapan bahwa banyak sekali pemikiran dan ide-ide yang bertentangan dengan aqidah Islam yang dipaksakan diterima di Indonesia, termasuk salah satunya adalah demokrasi.

Demokrasi dinilai mengakibatkan ketidaksejahteraan dalam masyarakat Indonesia dan memberi ruang bebas untuk hal-hal yang bertentangan dengan keimanan. Untuk persoalan itulah, HTI merujuk pada khalifah untuk mencapai kesejahteraan negara.

Penolakan terhadap HTI

Meski demikian, penolakan terhadap gerakan HTI dalam universitas beberapa kali terjadi. Salah satunya adalah gerakan penolakan HTI masuk ISI Yogyakarta yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan masyarakat sekitar universitas.

Penolakan yang terjadi pada Juni 2016 ini dipicu karena khilafah yang dianggap merambah ruang akademik. Sejumlah dosen yang diduga berafiliasi dengan HTI enggan mengajarkan materi seni rupa yang berhubungan dengan tubuh manusia, dan tidak memperbolehkan mahasiswa menggambar tubuh manusia.

Penolakan terhadap HTI dalam ruang universitas baru-baru ini juga terjadi. Kajian bertajuk “Cinta Mulia” tentang remaja dan masa pranikah oleh Felix Siauw, pendakwah yang berafiliasi dengan HTI, di Perguruan Tinggi Negri di Malang digagalkan oleh pihak universitas dan Polres Malang.

Pembubaran HTI yang dilakukan pemerintah

Langkah kontroversial diambil oleh pemerintah. Melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mereka mengumumkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia pada Senin, 8 Mei 2017.

Berdasarkan agenda yang disebar Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan ke kalangan wartawan, tidak dicantumkan secara jelas soal pembubaran HTI. Dalam undangan itu hanya tertera, Wiranto akan menyampaikan masalah ormas. Meskipun demikian, pemerintah memang sudah menyampaikan petunjuk akan segera menentukan nasib ormas tersebut.

Pemerintah tetap akan mengajukan upaya hukum terkait pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, meski mendapat kritik dari kalangan masyarakat sipil.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa pemerintah telah memiliki cukup bukti sebagai dasar pengajuan pembubaran HTI ke pengadilan.

Dia memastikan pemerintah akan segera melakukan langkah-langkah hukum terkait pembubaran HTI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pemerintah akan mengirimkan surat peringatan kepada HTI sebelum mengajukan permohonan pembubaran ke pengadilan.

“Pemerintah sudah punya cukup bukti dari berbagai aktivitas yang dilakukan itu sudah cukup bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah hukum untuk mengamankan negeri kita sendiri,” ucap Wiranto saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2017).

Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan bukti-bukti yang dimiliki pemerintah saat ini lengkap untuk memproses hukum pembubaran HTI. Bukti-bukti tersebut sedang dipersiapkan dan dikumpulkan oleh Kejaksaan Agung

“Sedang dipersiapkan oleh Kejaksaan. Jamintel (Jaksa Agung Muda Intelijen) untuk mengajukan di pengadilan. Bukti lengkap, data dari daerah lewat Kemendagri, Kejaksaan, Kepolisian,” kata Tjahjo, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Tjahjo menyebutkan, bukti-bukti itu di antaranya berupa rekaman video dan tulisan oleh tokoh HTI yang menyampaikan seruannnya ke khalayak.

“Rekamannya ada semua. Tokohnya siapa, ngomongnya apa, gerakannya apa, ada lengkap,” kata Tjahjo.

“Lengkap ada video tidak hanya rekaman atau tulisan, visual. Dia ngomong di mana, hari apa dan forum apa, lengkap. Ini kan sudah pengkajian cukup lama,” ujar dia.

Alasan Pemerintah

Kemenkum HAM resmi mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah membubarkan HTI demi keutuhan NKRI.

Pemerintah resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)  dengan mencabut badan hukum organisasi itu. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung langkah pemerintah.

Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Perppu tersebut mengatur pembubaran ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.

Setidaknya ada tiga alasan pemerintah yang menjadi dasar upaya pembubaran HTI. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Setelah mencermati berbagai pertimbangan di atas, serta menyerap aspirasi masyarakat, Wiranto menyatakan, pemerintah perlu mengambil langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI. Dia menegaskan, keputusan tersebut diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam.

“Namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45,” kata Wiranto.

Selain itu, Wiranto mengatakan, pembubaran HTI merupakan hasil keputusan rapat terbatas dengan Kapolri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM serta Kejaksaan Agung. Rapat itu sendiri dilakukan untuk merespons pernyataan Presiden Jokowi bahwa ormas yang nyata nyata bertentangan dengan Pancasila atau negara, maka dilakukan pengkajian yang mendalam dan dilakukan langkah yang cepat dan tegas.

Atas berbagai informasi yang diterima Jokowi, mengenai ormas yang bertentangan dengan Pancasila, maka diinstruksikan jajaran Menkopolhukam untuk melakukan kajian dan menyelesaikan permasalahan ini.

“Kami memfinaslisasi satu proses yang cukup panjang, mempelajari ormas-ormas di Indonesia yang jumlahnya ribuan. Untuk mengarahkan mereka dalam koridor yang ditetapkan dalam ciri dan asas menuju satu titik berdasarkan Pancasila,” ujar Wiranto kemarin.

Meskipun demikian, Wiranto membantah pembubaran HTI itu bukan berarti pemerintah anti ormas berbasis Islam. Tapi semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dia pun siap bila keputusan itu digugat ke pengadilan.

“Jadi sebenarnya sudah jelas bahwa kami membubarkan tentu dengan langkah hukum. Oleh karena itu nanti ada proses kepada satu lembaga peradilan,” ujarnya.

Menurut Wiranto, pertimbangan hukum menjadi dasar utama pemerintah membubarkan HTI. Dan ia tidak mempermasalahkan bila HTI mengambil langkah hukum.

“Pemerintah tidak sewenang-wenang, tetapi tetap bertumpu pada hukum yang berlaku di Idonesia. Tapi langkah itu tetap dilakukan untuk mencegah embrio yang tetap berkembang, untuk menjaga keamanan,” katanya.

Saat disinggung mengenai pembubaran ormas Islam lain yang dianggap mengganggu keutuhan NKRI, Wiranto tidak bersedia memberi penjelasan. Menurutnya, pemerintah tentu akan mempelajari setiap ormas yang memiliki tujuan yang tidak sejalan dengan Pancasila.

 

Tanggapan HTI

Menanggapi sikap pemerintah, HTI memastikan akan melakukan perlawanan. Juru bicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto, dalam jumpa pers di kantor DPP HTI, Jakarta Selatan, Senin (8/5), menegaskan bahwa Hizbut Tahrir adalah kelompok dakwah yang bergerak untuk menyampaikan ajaran Islam.

pihak HTI sudah menyatakan menolak untuk dibubarkan. Juru bicara HTI Ismail Yusanto mengatakan, upaya pemerintah tersebut tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ismail menyebut bahwa langkah yang diambil pemerintah justru menimbulkan pertanyaan besar. “Kami tidak pernah diundang untuk dimintai keterangan, termasuk juga kalau kita mengikuti UU Ormas, di sana ada step-step untuk sampai pembubaran, ada peringatan 1, 2, dan 3. Jangankan peringatan ketiga, peringatan kesatupun tidak pernah,” ujarnya.

Ismail pun meminta pemerintah membuktikan tuduhan yang menjadi alasan pembubaran, yakni penerapan ideologi anti-Pancasila.

 

Penjelasan dan Pembatahan Tuduhan HTI

Ismail Yusanto selaku juru bicara HTI menjelaskan, selama ini HTI menyampaikan dakwah yang bernapaskan Islam. Semua hal yang disampaikan dalam setiap dakwah, seperti misalnya soal syariah, khilafah, dan akidah, merupakan materi dalam ajaran Islam.

“Artinya ketika kami menyampaikan ajaran Islam tidak bisa disebut sebagai anti-Pancasila. UU Ormas mengatakan seperti itu,” tutur Ismail.

Selain itu, Ismail membantah tuduhan HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Dia mengatakan, melalui dakwah keislaman, HTI berupaya membina dan meningkatkan kualitas SDM masyarakat. Menurut dia, persoalan bangsa, seperti korupsi, disebabkan rendahnya moralitas dan integritas bangsa Indonesia.

“HTI itu berdakwah mengajarkan tauhid. Takut kepada Allah. Masa seperti itu tidak bisa disebut sebagai turut serta membangun. Pembangunan SDM justru yang paling penting,” ucapnya.

Ismail juga membantah bahwa kehadiran HTI di tengah masyarakat justru berpotensi menimbulkan perpecahan.

Dia mengklaim, selama 25 tahun HTI berdiri, tidak pernah sekalipun terjadi benturan antar-kelompok masyarakat yang berpotensi memecah belah bangsa.

“Benturan yang mana? Coba tunjukkan kalau ada benturan. Kami sudah bergerak di Indonesia lebih dari 25 tahun. Tidak ada satu pun benturan. Kalau yang mengganggu dakwah kami ada. Beda ya dengan benturan,” kata Ismail.

Ismail Yusanto menolak jika organisasinya dituduh berideologi anti-Pancasila.

“Tudingan itu tidak benar dan bertentangan dengan UU Ormas itu sendiri,” ujar Ismail saat memberikan keterangan pers di kantor DPP HTI, Tebet, Jakarta Pusat, Selasa (9/5/2017).

Ismail menuturkan, berdasarkan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Kemudian, di bagian penjelasan Pasal 59, yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah ajaran ateisme, komunisme dan marxisme-leninisme. Oleh sebab itu, kata Ismail, tuduhan HTI sebagai ormas anti-Pancasila tidak terbukti.

“Menurut Pasal 59 UU Ormas, ajaran Islam tidak termasuk paham yang bertentangan dengan Pancasila. Maka tudingan itu tidak benar,” tegas Ismail.

 

Pendapat dan Reaksi berbagai pihak terhadap pembubaran HTI menuai pro dan kontra

Menurut MAHFUD MD

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD menyatakan tidak ada permasalahan jika Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), menyiapkan 1.000 pengacara termasuk Yusril Ihza Mahendra untuk menghadapi upaya pembubaran oleh pemerintah.

“Yang terpenting dari upaya pembubaran itu, nanti kebenaran hukumnya diungkap di pengadilan, kalau itu mau ke pengadilan,

“kata Mahfud seusai acara hari jadi ke-186 Kabupaten Bantul, di Pendopo Parasamya, Bantul.
Menurut Mahfud jika negara Indonesia sudah punya kesepakatan dasar, yakni berdasar Pancasila. Sementara HTI ditengarai mengampanyekan ingin mengganti Pancasila.
“Jadi saya kira, ketika surat izin dikeluarkan untuk badan hukumnya. Dulu mungkin informasinya tidak lengkap, sehingga izin dikeluarkan.” ungkapnya.
Karena bertentangan dengan Pancasila, organisasi pengusung khilafah ini dinilai Mahfud secara hukum administrasi harus dibubarkan, dilarang. “Bahwa pengacara sampai 1.000 atau 5.000, itu bagus juga. Motif (upaya pembubaran HTI dari pemerintah) itu meluruskan saja,
Terkait adanya ribuan pengacara yang diklaim dibelakang HTI, dalam kasus hukum menurut Mahfud langkah seperti itu sudah biasa. Dia mencontohkan seperti sengketa pilpres lalu, salah satu calon yang tidak terima menyewa puluhan advokat.

“Ya sama saja dulu pas pemilihan presiden tiba-tiba muncul puluhan advokat,”katanya.
Dia mengakui jika upaya pemerintah membubarkan HTI belum lengkap secara prosedural. Lantaran proses pembubaran ormas harus melalui tahap peringatan 3 kali, setelahnya baru dibekukan, lalu pencabutan izin.

“Bahwa diperingatkan sekali, dua kali, tiga kali, itu diperuntukkan buat ormas lain yang suka sweeping,”.

Tapi untuk kasus HTI kata dia, ormas tersebut tidak melakukan sweeping. Namun secara nyata ingin mengubah ideologi negara.

“Tapi kan ini bukan sweeping-sweeping, tapi langsung mencoba mengubah dasar ideologi negara, mau diganti. Kalau itu clear sudah, dipidatokan di mana-mana, dikampanyekan di mana-mana,” pungkas dia.

Menurut ANSYAAD

“Sebenarnya pemerintah dicap anti-Islam sudah dari dulu. Sudah belasan tahun itu. Maka yang penting sekarang, pemerintah harus tunjukan bahwa apa yang dilakukan itu adalah untuk memisahkan mana Islam yang sebenarnya, dengan Islam yang mengaku Islam tapi tindakannya bertentangan dengan Islam,” ujar Ansyaad di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin.

Menurut YUSRIL IHZA

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berpendapat, permohonan pemerintah membubarkan HTI merupakan persoalan sensitif.

Sebab, walaupun umat Islam di Indonesia belum tentu sepaham dengan pandangan keagamaan HTI, organisasi tersebut selama ini dihormati dan diakui kiprah serta dakwahnya.

“Di kalangan umat Islam akan timbul kesan yang semakin kuat bahwa pemerintah tidak bersahabat dengan gerakan Islam,” ujar Yusril melalui siaran persnya, Senin.

Lebih-lebih, permohonan pembubaran itu tidak didahului langkah persuasif. Langkah persuasif yang dimaksud, yakni dengan memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali ke HTI.

Jika langkah persuasif sudah dilakukan dan tidak membuahkan hasil, baru mengajukan permohonan ke pengadilan.

“Langkah hukum itu pun benar-benar harus didasarkan atas kajian yang mendalam dengan alat bukti yang kokoh. Sebab jika tidak, Permohonan pembubaran yang diajukan oleh jaksa atas permintaan Menkumham bisa dikalahkan di pengadilan, oleh para pengacara HTI,” ujar Yusril.

Menurut DENNY

“Pemerintah (akan) dianggap melawan Islam. Itu yang akan mereka bangun, persepsi seperti itu,” ujar Denny.

Namun, seharusnya hal itu bisa dimanfaatkan pemerintah dengan mulai membangun pemahaman soal bagaimana Islam yang sebenarnya. Sekaligus menjelaskan bahwa HTI memang tidak sesuai dengan Pancasila.

Salah satu caranya adalah dengan menggandeng ormas Islam yang berwawasan nusantara untuk membentengi dari perlawanan kelompok radikal.

“Bangun persepsi di masyarakat bahwa Islam itu bukan milik HTI dan segala macam. Tapi NU, GP Ansor dan Banser. Inilah Islamnya nusantara kita, Islam budayanya kita,” ujar Denny.

Menurut QODARI

Menurut Qodari, sikap pemerintah sudah tepat karena dilakukan dengan menempuh jalur pengadilan, bukan melalui bentuk pemaksaan dan kekerasan.

Pemerintah, kata dia, memang punya tugas untuk menentukan ormas mana saja yang perlu ditindak melalui jalur hukum demi keutuhan bangsa dan negara.

Qodari sendiri berpandangan ideologi HTI memang bertentangan dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait anggapan sebagian masyarakat yang menyebut pembubaran HTI adalah bentuk sikap anti-Islam, Qodari berpendapat pemerintah perlu menunjukkan sikap yang bertentangan dengan anggapan tersebut.

“Caranya ya dengan menempuh proses hukum yang benar,” kata dia.

Jika ada pertanyaan mengapa pemerintah membubarkan HTI dan tidak membubarkan ormas-ormas lainnya, Qodari mengatakan itu bagian dari pertimbangan pemerintah.

Barangkali pula, ujarnya, pembubaran HTI adalah langkah awal pemerintah untuk membubarkan ormas-ormas lain yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI.

 

Kesimpulan

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia pada Senin, 8 Mei 2017.

Ada tiga alasan pemerintah yang menjadi dasar upaya pembubaran HTI.

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Sedangkan Hizbut Tahrir beraktivitas di seluruh lapisan masyarakat untuk mengajak kaum muslim melanjutkan kehidupan Islam di bawah naungan negara khilafah –sistem kepemimpinan umat dengan menggunakan Islam sebagai ideologi dan undang-undangnya mengacu pada Al-Quran, Hadist, Ijma dan Qiyas.

Merujuk kembali pada tujuan berdirinya organisasi, yakni untuk melanjutkan kehidupan Islam, maka HTI berkeyakinan bahwa seluruh kegiatan sudah semestinya diatur sesuai dengan hukum Islam.

HTI beranggapan bahwa banyak sekali pemikiran dan ide-ide yang bertentangan dengan aqidah Islam yang dipaksakan diterima di Indonesia, termasuk salah satunya adalah demokrasi.

Demokrasi dinilai mengakibatkan ketidaksejahteraan dalam masyarakat Indonesia dan memberi ruang bebas untuk hal-hal yang bertentangan dengan keimanan. Untuk persoalan itulah, HTI merujuk pada khalifah untuk mencapai kesejahteraan negara.

Ismail juga membantah bahwa kehadiran HTI di tengah masyarakat justru berpotensi menimbulkan perpecahan.

Menanggapi sikap pemerintah, HTI memastikan akan melakukan perlawanan dan pihak HTI sudah menyatakan menolak untuk dibubarkan.

 

Saran

Menurut saya sendiri HTI bisa dibilang tidak menyimpang dari segi keagamaan, mungkin HTI terlalu gerah dengan masyarakat kita yang mengikuti tradisi dan budaya orang Asing, yang HTI lakukan mengacu pada Al-Quran, Hadist, Ijma dan Qiyas.

Yang salah adalah tujuan HTI yang menginginkan sistem kekhalifahan .

Sarannya agar HTI bisa menyadari bahkan (harus) sebab di indonesia khususnya jakarta hanya sekedar pada mayoritas muslim bukan bersifat menyeluruh bahkan di arab pun tidak memakai sistem kekhalifahan.

Dan tidak perlu memaksa, Bagaimanapun sikap memaksa itu tidak diperbolehkan.

Tugas kita sebagai umat muslim yang beragama hanya sekedar menuntun, mengajar, dan melaksanakan sunnah rasul

Dan pemerintah agar lebih bijak dalam menangani masalah ini, jangan terlalu cepat dalam mengambil keputusan untuk membubarkan HTI

masih ada jalan lain

Peringati berkalikali, sanksi tegas, dan bermusyawarah bukan dengan cara menghilangkan atau membubarkan HTI.

Karena bagaimanapun HTI mengajarkan umat islam untuk mengikuti sunnah rasul, tidak sedikit kebaikannya yang sudah diajarkan dalam membimbing umat muslim .

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *