Seluruh Kabupaten di NTB, Daerah Tertinggal

Pemerintah telah menetapkan daerah tertinggal sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019. Perpres itu ditandatangani pada April 2015 lalu oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam Perpres 131 tahun 2015 tersebut dijelaskan bahwa  daerah tertinggal yakni daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Daerah dikatakan tertinggal jika  memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. perekonomian masyarakat;
b. sumber daya manusia;
c. sarana dan prasarana;
d. kemampuan keuangan daerah;
e. aksesibilitas; dan
f. karakteristik daerah.

“Kriteria ketertinggalan sebagaimana dimaksud diukur berdasarkan indikator dan sub indikator. Ketentuan mengenai indikator dan sub indikator sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal,” bunyi pasal 2 ayat 2 dan 3 Perpres 131.

Menurut perpres ini, pemerintah menetapkan daerah tertinggal setiap 5 tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan sub indikator ketertinggalan daerah. Penetapan daerah tertinggal sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan usulan menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.

Untuk  Provinsi NTB: 1. Kab. Lombok Barat; 2. Kab. Lombok Tengah; 3. Kab. Lombok Timur; 4. Kab. Sumbawa; 5. Kab. Dompu; 6. Kab. Bima; 7. Kab. Sumbawa Barat; 8. Kab. Lombok Utara.

Artinya seluruh kabupaten di Nusa Tenggara Barat adalah Daerah Tertinggal.

Perpres ini juga menegaskan, bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait lainnya melakukan evaluasi terhadap daerah tertinggal setiap 1 tahun sekali.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan menggunakan metode penghitungan: a. indeks komposit; b. nilai selang (range); c. interval; dan/atau d. persentase desa tertinggal pada kabupaten.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusf Kalla telah menerbitkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, melalui Perpres No. 45 Tahun 2016. Didalam RKP 2017 tersebut, telah ditetapkan 54 Daerah Tertinggal yang menjadi prioritas pembangunan dan 5 Daerah Tertinggal dijadikan lokasi terintegrasi lintas sektor.

Dalam rangka meningkatkan integrasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan di daerah tertinggal, pemerintah juga telah menetapkan Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi 5 kabupaten daerah tertinggal pada tahun 2017 yang dijadikan lokasi terintegrasi lintas sektor.

“Penentuan 5 kabupaten daerah   tersebut sebagai lokasi terintegrasi dengan mempertimbangkan keterkaitan antara daerah tertinggal dengan kawasan strategis, serta memperhatikan karakteristik wilayah yang antara lain merupakan kawasan perbatasan, rawan bencana, rawan konflik, rawan pangan dan daerah kepulauan,” ujar Direktur Jenderal PDT.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *