Mutasi Pejabat Tertunda Terseruduk Banteng

Pada Jumat, 11 Agustus 2017 kemaren rencana Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zainul Majdi rencananya melakukan mutasi pejabat di lingkup Pemprov NTB. Namun rencana tersebut tiba-tiba di batalkan. Beredar spekulasi penundaan mutasi tersebut karena adanya kritikan yang dilakukan   Ketua DPD PDI   Perjuangan   NTB,  H Rachmat Hidayat. Kritikan tersebut disampaikan saat Rakerda II PDI Perjuangan yang juga di hadiri DPP PDI Perjuangan.

Kritikan Ketua PDI Perjuangan NTB tersebut langsung di dengar oleh seluruh pengurus DPC PDI Perjuangan se-NTB juga anggota DPRD Kabupaten Kota. Peniaian tersebut disampaikan pada pimpinan sidang Rakerda Bambang DH (mantan Walikota Surabaya), Prof. Dr.Ir. Rokhmin Dahuri, MS (mantan Menteri Kelautan) dr Ripka Tjiptaning (DPR RI), Nusyirwan Soedjono (DPR RI), Sirra Prayuna dan lainnya.

Kepada awak media  Gubernur NTB Zainul Majdi  membantah rumor yang beredar tersebut. TGB menjelaskan bahwa alasan penundaan  jadwal mutasi karena padatnya agenda di pemerintah daerah. Penundaan bukan karena adanya bola panas serta meningkatnya   suhu politik karena serangan PDI Perjuangan terhadap kinerja  pemerintahannya.

“Mutasi ditunda sampai hari Senin, kalau sekarang, kita lagi ngantuk jangan sampai salah sebut nama,” jawabnya di sela sela  acara Sosialisasi Perencanaan Anggaran Daerah Berbasis Aplikasi Teknologi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang rapat Paripurna DPRD NTB.

Gubernur NTB menegaskan bahwa persoalan mutasi adalah sesuatu hal yang biasa di tubuh birokrasi. Mutasi diperlukan karena ada sejumlah jabatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kosong.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *