KPK Geledah Rumah Setya Novanto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat perintah penangkapan pada Ketua DPR Setya Novanto. Beberapa penyidik segera mendatangi tempat tinggal tersangka masalah korupsi megaproyek e-KTP itu di Jalan Wijaya Nomor 19, Jakarta Selatan, Rabu 15 November malam.

Beberapa penyidik KPK tiba dirumah Novanto seputar jam 21. 38 WIB. Tetapi, mereka tdk temukan kehadiran Setya Novanto di tempat tinggalnya.

Jika Setya Novanto tidak kunjung diketemukan, KPK juga akan memperhitungkan buat menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO).
Ia memberikan, pihaknya telah 11 kali menyebut Setya Novanto dalam sistem penyidikan KPK, baik jadi tersangka ataupun saksi. Pemanggilan itu dari mulai kontrol jadi saksi buat tersangka Sugiharto, Andi Agustinus, Anang Sugiana Sudihardjo, sampai menyebut Setya Novanto jadi tersangka.

Dari 11 panggilan itu, Setya Novanto cuma 3x penuhi panggilan, yaitu jadi saksi buat Sugiharto pada 13 Desember 2016 serta 10 Januari 2017, dan jadi saksi Andi Agustinus dengan kata lain Andi Narogong pada 14 Juli 2017.

KPK mengharapkan Setya Novanto juga akan menyerahkan diri. ” Kami berharap bila ada iktikad baik, masihlah terbuka untuk saudara SN buat menyerahkan diri ke kantor KPK serta sistem hukum ini juga akan jalan baik, ” ucap Febri.

Bekas aktivis ICW itu memberikan, pihak KPK sudah bekerjasama dengan Kapolri,

Pihak Setya Novanto mempunyai argumen tidak menghadiri pemanggilan KPK pada Rabu, 15 November 2017. Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, menyampaikan, argumen ketidakhadiran Setnov adalah dikarenakan pihaknya tengah menanti hasil uji materi UU KPK.

Ada dua pasal dalam UU KPK yang dipermasalahkan Fredrich. Dua Pasal itu adalah Pasal 12 serta Pasal 46 Ayat 1 serta 2.
Dalam Pasal 12, KPK bisa memerintahkan lembaga berkaitan buat lakukan mencegah ke luar negeri ataupun pencekalan. Menurut Fredrich, pasal itu bertentangan dengan putusan MK mengenai tuntutan Pasal 16 Ayat 1 huruf b UU Nomor 6/2011 mengenai Keimigrasian.

Sesaat, dalam Pasal 46 yang berkenaan dengan penyidikan, menurutnya sudah bertentangan serta berkesan meremehkan UUD 1945‎.
KPK percaya Ketua DPR RI Setya Novanto masihlah ada didalam negeri.

Hal itu diyakinkan KPK dikarenakan pihaknya telah kirim surat pencekalan ke luar negeri pada Ketua Umum Partai Golkar itu ke pihak Imigrasi.

Walau sekian, Febri menyampaikan tim penindakan KPK masihlah belum juga tahu kehadiran Ketua Umum Partai Golkar itu. Tim penindakan masihlah lakukan pencarian.

Febri mengakui, pihak instansi antirasuah telah ada dalam tempat yang dikira jadi area

Febri mengharapkan Setnov menyerahkan diri ke Gedung KPK. Febri pernah menyampaikan, KPK peluang juga akan menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) kalau Setnov tidak kooperatif.

Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi menyesali aksi KPK yang menginginkan menangkap Ketua DPR RI di tempat tinggalnya, Jalan Wijaya XIII, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi KPK itu di anggap menyalahi serta mencoreng Undang-Undang Basic 1945.

Menurut Fredrich, Setya Novanto juga akan mematuhi sistem hukum yang menjeratnya. Karena itu, kata dia, Ketua Umum Partai Golkar itu akan tidak melarikan diri.

Mulai Jumat, 10 November 2017, Setya Novanto kembali berstatus tersangka. Itu adalah kali keduanya, KPK memperkarakan Ketua DPR RI itu dalam masalah megakorupsi e-KTP.

Sebelumnya, status tersangkanya dalam masalah yang sama dibatalkan hakim praperadilan. KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Setya Novanto pada 31 Oktober 2017.

” SN sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014, berbarengan dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, serta Sugiharto, dikira lakukan tindak pidana korupsi dengan maksud untungkan sendiri atau orang yang lain atau korporasi, ” ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK di lokasi Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *