KONTRAK POLITIK PDI PERJUANGAN

Kontrak Politik PDI Perjuangan, kader yang duduk di eksekutif

PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu 2014 baik di pemilihan umum legislatif maupun di pemilihan presiden, di percaya rakyat kembali dengan dukungan rakyat pada kedua pemilihan umum tersebut. Demikian pula di pemilihan kepala daerah banyak di menangkan oleh kader PDI Perjuangan. Banyaknya pemimpin  eksekutif PDI Perjuangan telah banyak membawa perubahan kehidupan rakyat Indonesia. Sebelum dicalonkan maka mereka harus membuat kontrak politik PDI Perjuangan.

Eksekutif PDI Perjuangan baik di Kabupaten, Kota maupun pusat yang menduduki jabatan Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan atau Wakil Walikota, Gubernur dan atau Wakil Gubernur  adalah Patriot Indonesia yang berdiri di Garda terdepan dalam usaha memajukan kehidupan Bangsa. Maka para eksekutif PDI Perjuangan tersebut harus memahami dan mengimplementasikan Hasta Prasetya Perjuangan sebagai kontrak politik PDI Perjuangan.

Hasta Prasetya Perjuangan bagi legislatif maupun eksekutif Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan yang harus di laksanakan adalah

  1. Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945
  2. Membebaskan biaya berobat bagi rakyat sesuai kemampuan keuangan daerah
  3. Membebaskan biaya pendidikan bagi rakyat sesuai kemampuan keuangan daerah
  4. Memperkuat perekonomian rakyat melalui penataan sistem produksi, reformasi agraria, pemberian proteksi, perluasan akses pasar dan permodalan
  5. Memperkokoh kegotong royongan rakyat dalam memecahkan masalah bersama
  6. Mereformasi birokrasi pemerintahan dalam rangka membangun tata pemerintahan yang baik, bebas dari KKN
  7. Memberikan layanan umum secara pasti, sehat dan murah
  8. Menyediakan perumahan yang sehat dan layak bagi rakyat

Bagi Calon eksekutif harus membuat kontrak politik sebagai eksekutif PDI Perjuangan yang akan maju pada Pilkada serentak 2018 harus berkomitmen untuk melaksanakan hasta prasetya PDI perjuangan yang dalam implementasi antara lain komitmen membebaskan biaya pengobatan, pendidikan sesuai kemampuan daerah, memperkokoh kegotongroyongan, melakukan reformasi birokrasi serta memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat dan murah.

Saat ini jumlah eksekutif PDI Perjuangan hampir separuh pemimpin daerah di Indonesia di pimpin oleh PDI Perjuangan. Eksekutif  PDI Perjuangan  harus melaksanakan komitmen hasta prasetya sebagai kontrak politik yang mereka buat saat pencalonan mereka sebagai kepala daerah.

Eksekutif PDI Perjuangan yang saat ini sangat terkenal adalah Joko Widodo yang mulai dari Walikota Solo, Gubernur Jakarta dan saat ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Adapun yang lainnya adalah Risma Walikota Surabaya, Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, Djarot Syaiful Hidayat Gubernur Jakarta.

https://hastopdiperjuangan.wordpress.com/category/hasta-prasetya/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *