ALOTNYA RUU PEMILU DI KETOK

Alotnya RUU PEMILU di ketok oleh DPR RI. DPR RI hari ini, kamis, 20 Juli 2017 akan menyelenggarkan Rapat Paripurna. Hal tersebut sesuai dengan surat nomor : LG/12349/DPR RI/VII/2017 dengan acara pembicaraan tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang  tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Rapat aParipurna akan di gelar di Gedung Nusantara II pada pukul 09.00.

Pembahasan RUU Pemilu tersebut dipastikan akan ramai dengan instrupsi karena pada pembahasan tingkat pertama  masih menyisakan lima isu krusial yang belum juga disetujui  antara Pansus RUU Pemilu dengan pemerintah pada rapat tanggal 13 Juli 2017. Sehingga alotnya RUU PEMILU di bahas pada tingkat pertama akan berimbas pada pembahasan tingkat II yakni pengambilan keputusan.

Isu krusial ini membuat DRR menjadi terkotak-kotak karena menyangkut kepentingan strategis parttai   menjelang Pemilu 2019 mendatang.  
Lima isu krusial dalam RUU Pemilu adalah ambang batas presidential atau presidential threshold, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, alokasi kursi anggota DPR per daerah pemilihan (Dapil), metode konversi suara pemilu legislatif, dan sistem pemilu.

Perbincangkan yang paling menguras tenaga adalah tentang  isu presidential threshold karena dianggap berperan dalam memunculkan figur calon Presiden yang akan maju pada Pemilu mendatang.
Adapun isu krusial pada alotnya RUU PEMILU diputuskan oleh DPR RI  adalah :

Kompilasi berita parlemen dapat anda saksikan melalui tv parlemen DPR RI sebagai berikut :

A. Presidential Threshold
Presidential threshold menjadi isu paling alotnya RUU Pemilu dalam pembahasannya, karena setiap parpol yang berada di DPR, termasuk pemerintah memiliki kepentingan masing-masing tentang  batasan angka yang diusulkan.
Pemilu 2014 lalu presidential threshold adalah  20 persen jumlah kursi di DPR dan 25 persen suara sah nasional bagi capres/cawapres yang ingin maju dan didukung parpol atau parpol gabungan.

Namun, berdasarkan putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 bahwa Pemilu (Pileg dan Pilpres) dilaksanakan serentak pada tahun 2019. Namun, tidak dijelaskan berapa presidential threshold yang digunakan.
Di DPR sendiri, terbagi menjadi 3 kubu presidential threshold. Opsinya adalah nol persen (diusulkan Gerindra, Demokrat, PAN), 10-15 persen(diusulkan PKB dan Hanura), dan 20-25 persen (diusulkan PDIP, Golkar,NasDem, PKS, dan PPP).

Hanya saja peta terkini, diprediksi tinggal PAN dan PKB yang masih bisa diajak berkompromi soal angka presidential
threshold. Sedangkan, Hanura condong ke 20-25 persen.

B. Parliamentary Threshold
Pasal 208 UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD disebutkan bahwa tiap parpol harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 3,5 persen dari jumlah suara sah secara nasional dalam menentukan kursi di DPR.

Saat ini, parliamentary threshold berkisar 3,5 persen sampai 5 persen saja. Sikap dari pemerintah menginginkan angka tersebut dinaikkan. Begitu juga dengan parpol lain, walau angka tersebut tidak naik secara signifikan.

C. Alokasi Kursi Per Dapil
Alokasi kursi per dapil yakni rentang jumlah kursi anggota DPR di setiap daerah pemilihan. Saat ini, DPR dan pemerintah sepakat ada 575 daerah pemilihan atau bertambah 15 kursi dari Pemilu sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 8/2012 disebutkan jumlah kursi di setiap dapil anggota DPR paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. Nah, mayoritas fraksi sudah sepakat bahwa pembagian kursi per dapil yaitu tetap dalam rentang 3-10 kursi.

D. Metode Konversi Suara
Meski jarang terdengar diperdebatkan, metode konversi suara juga termasuk salah satu isu krusial RUU Pemilu. Alasannya, metode yang berbeda mempengaruhi jumlah kursi setiap parpol yang lolos ke DPR. Saat ini metode suara yang belum diputuskan yaitu kuota hare dan sainte lague murni.

Kuota Hare diusulkan Gerindra, Demokrat, PKB, NasDem, PAN, Hanura, PKS. Sedangkan sainte lague murni condong ke PDIP, Golkar, PPP.

Kuota Hare merupakan salah satu teknik penghitungan suara yang sudah tidak asing di Indonesia karena metode ini paling sering digunakan dari pemilu ke pemilu.
Terdapat dua tahapan yang perlu dilalui untuk mengkonversi suara menjadi kursi melalui teknik penghitungan Kuota
Hare. Pertama, menentukan harga satu kursi dalam satu daerah pemilihan dengan menggunakan rumus V (vote) per S (seat).

Kedua, menghitung jumlah perolehan kursi masing-masing partai politik dalam satu daerah pemilihan dengan cara jumlah perolehan suara partai di satu dapil dibagi dengan hasil hitung harga satu kursi.

Sedangkan, metode sainte lague menerapkan bilangan pembagi suara berangka ganjil seperti, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Metode sainte lague ini dalam melakukan penghitungan suara ini bersifat proporsional yaitu tidak ada pembedaan dan tidak memihak apakah itu partai kecil ataupun partai besar.

E. Sistem Pemilu
Soal sistem Pemilu, terbagi menjadi proporsional terbuka, proporsional tertutup, atau gabungan keduanya. Sistem proporsional terbuka adalah memilih anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak.

Artinya, siapa yang memiliki suara terbanyak dalam pemilu, mereka yang berhak menjadi anggota legislatif. Sistem ini lebih menguntungkan figur yang sudah memiliki nama yang maju dalam Pileg.

Sedangkan, sistem proporsional tertutup adalah sebaliknya. Sistem itu berdasarkan nomor urut. Nomor urut paling atas (misal 1 atau 2) yang berpeluang lolos menjadi anggota DPR. Penentuan nomor urut dilakukan oleh parpol. Sedangkan, pemerintah sempat mengusulkan gabungan dari keduanya.

Namun, kini setiap fraksi dan pemerintah sudah sepakat sistem Pemilu proporsional terbuka. Keputusan ini terlihat dari paket isu krusial yang diajukan ke rapat paripurna hari ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *